Gus Ipul Temui Perwakilan Pengunjuk Rasa Gelar Pahlawan Soeharto
Jakarta, 15 Mei 2025 — Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima secara langsung perwakilan demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (15/5).
Dalam audiensi tersebut, delegasi dari Gerakan Masyarakat Adili Soeharto menyerahkan sejumlah dokumen, termasuk petisi dari masyarakat sipil dan pernyataan bersama (joint statement) dari komunitas internasional. “Dokumen ini saya terima,” ujar Gus Ipul saat menerima berkas tersebut.
Gus Ipul menyampaikan bahwa seluruh masukan dari masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak, akan diperhatikan secara seksama sebelum keputusan diambil.
Salah satu suara penolakan datang dari Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Ia menegaskan bahwa penganugerahan gelar kepada Soeharto bertentangan dengan semangat TAP MPR No. 11 Tahun 1998, yang menurutnya masih berlaku dan relevan.
“Jangan biarkan sejarah kelam masa lalu dihapus dengan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan oleh Jane Rosalina, perwakilan dari Divisi Pemantauan Impunitas Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), yang juga menyampaikan keberatan dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Abdul Malik Haramain, Staf Khusus Menteri Sosial, menyatakan bahwa semua masukan akan dikaji lebih lanjut oleh tim khusus.
“Proses ini akan ditangani oleh tim peneliti dan pengkaji yang sudah dibentuk,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Gelar dalam proses pengambilan keputusan. “Biasanya, usulan resmi berasal dari pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. Semua akan dipertimbangkan secara objektif dan menyeluruh,” tutup Malik.
